REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku, pihaknya telah mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa keracunan yang berkaitan program Makan Bergizi Gratis. Serta kasus serupa yang tersebar di 10 provinsi.
Taruna memaparkan, ada tiga faktor penyebab keracunan dalam program MBG.
Pertama, karena faktor kontaminasi, kedua pertumbuhan dan perkembangan bakteri, dan faktor kegagalan pengendalian keamanan pangan.
Hal ini menjadi bahan evaluasi agar pihak terkait bisa segera melakukan perbaikan program MBG.
"Dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," ujar Taruna saat rapat bareng DPR, pada Kamis (15/5/2025).
Adapun untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, katanya, disebabkan suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan.
Taruna mencontohkan, ada makanan yang dimasak terlalu cepat sampai terlambat didistribusikan, sehingga anak-anak yang memakannya keracunan.
Kemudian, ia mengingatkan, ada hal yang perlu diperhatikan yakni tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi.
“Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya perlu dievaluasi, diperbaiki," tegasnya.
Ketiga penyebab keracunan itu, lanjut Taruna, menunjukkan sejumlah isu yang dapat diperbaiki, yakni tidak lengkapnya data epidemiologi, ketidaksesuaian parameter uji, parameter uji yang tidak spesifik.
Selanjutnya penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang belum optimal, serta penjaminan keamanan bahan baku.
Ia kembali mengingatkan, belajar dari kondisi ini, maka BPOM berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi Nasional.
“Untuk mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," imbuhnya.
Ia berujar, BPOM berkomitmen memberi pendampingan kepada petugas, khususnya yang berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut.
Taruna berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional BGN dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG.
Ia bilang, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.
"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," ujarnya. Ia berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi sinkronisasi kinerja BPOM dan BGN dalam program nasional tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa bakal lebih selektif memilih bahan baku untuk MBG usai kejadian luar biasa (KLB) terjadi di Kota Bogor Jawa Barat, imbas dari keracunan massal.
“Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing -pemrosesan makanan-, termasuk menyiapkan untuk delivery -pengiriman-, itu kami akan perpendek,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Dadan menjelaskan pemendekan waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.
“Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat,” katanya.
Republika
