REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara, sepanjang tahun 2024 telah terjadi 267 kejadian bencana di Kaltara.
Sebanyak 103 kejadian didominasi kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kemudian di bulan Mei 2025, tercatat 17 kejadian bencana, dari jumlah itu tujuh kejadian kasus karhutla.
Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi dengan wilayah luas dan strategis, berbatasan langsung dengan negara Malaysia, dan didominasi hutan tropis yang kaya akan biodiversitas.
Namun, kondisi geografis ini juga menjadi tantangan tersendiri, terutama ihwal mitigasi bencana alam.
Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara Robby Yuridi Hatman, mewakili gubernur Kaltara, menyampaikan urgensi pencegahan karhutla. Ia mengingatkan hal itu saat membuka rakor Penanganan Karhutla Kaltara tahun 2025, pada Kamis (15/5/2025).
Robby berujar, luas lahan yang terbakar menunjukkan peningkatan setiap tahun. Dari tahun 2022 seluas 370 hektar, tahun 2023 seluas 796,36 hektar, dan di tahun 2024 melonjak menjadi 2.429,21 hektar.
“Angka ini bukan statistik semata, tapi sinyal peringatan kepada kita bahwa upaya pencegahan dan penanganan harus semakin ditingkatkan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh,” tegas Robby.
Termasuk soal sumber daya manusia dan anggaran pembiayaannya. Ini sesuai amanat Inpres Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Karena itu pencegahan kasus karhutla juga menjadi atensi penting Gubernur dan peserta rakor agar mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD Provinsi sebagai koordinator dalam penanggulangan karhutla.
Melalui Inpres, lanjut Robby, Gubernur diminta mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan karhutla secara memadai, melalui anggaran rutin maupun anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD provinsi.
“Gubernur Zainal telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, agar perencanaan anggaran penanganan karhutla jadi prioritas. Jangan sampai upaya penanganan di lapangan terhambat anggaran. Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten/kota agar melakukan hal serupa,” terangnya.
Langkah strategis pencegahan karhutla ini perlu dilakukan Pemprov Kaltara melalui penguatan deteksi dini dan sistem peringatan.
Selain itu lewat sosialisasi langsung, serta pemasangan imbauan secara masif kepada masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, kelompok Masyarakat Peduli Api dan aparat pemerintah daerah dapat meningkatkan patroli terpadu di daerah rawan karhutla. Seperti menyiapkan sarana prasarana, logistik serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku karhutla.
Yan Andri
