SEKITARKALTIM.ID – Aliansi Giripurwa Peduli menuntut Kepala Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, PPU, Habi Rudianto mundur dari kursinya.
Tuntutan ini dipicu dari studi tiru yang dilakukan rombongan Pemerintah Desa Giripurwa ke Bali pada Oktober lalu.
Aliansi Giripurwa Peduli, melayangkan tujuh tuntutan kepada Kepala Desa Giripurwa, Hasbi Rudianto, ihwal dugaan penyalahgunaan anggaran dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak transparan.
Ketua Aliansi Giripurwa Peduli, Bodrolukito, mengajukan tujuh tuntutan, menyoal penggunaan ADD untuk studi banding ke Bali, penyewaan mobil dinas Avanza, ketidakdisiplinan perangkat desa.
Lalu pembangunan kolam ikan di lahan pribadi, pelayanan kantor yang tak optimal, penyalahgunaan aset desa, dan tidak transparannya anggaran selama dua tahun terakhir.
Bodrolukito menyebut kegiatan ke Bali menjadi sorotan utama lantaran diikuti 48 orang dari unsur warga, PKK, BPD, dan RT, dengan biaya yang menurut informasinya mencapai Rp500 juta.
Keberangkatan rombongan itu juga membuat kantor desa kosong selama dua hari. Warga menduga studi tiru yang mengangkut 48 peserta itu tidak transparan dan melampaui aturan yang hanya membolehkan dua orang.
“Perbup hanya mengatur dua orang, yakni undangan dan pendamping. Ini 48 orang, dan informasi yang kami dapat, mereka cuma lihat-lihat saja. Uang ADD kan harusnya jelas penggunaannya, tidak boleh sembarangan,” tegas Bodro. Pihaknya mendesak kejelasan penggunaan anggaran tersebut.
Pihaknya juga mendesak Inspektorat Kabupaten PPU menindaklanjuti laporan terkait penggunaan ADD untuk studi tiru tersebut.
“Langkah ke Inspektorat, kami minta ditindak, Pak Habi harus mundur, kembalikan uang, dan dihukum,” tegas Bodro yang juga anggota BPD.
Bodro mengaku tidak pernah menerima rincian anggaran atau daftar peserta sebelum keberangkatan. “Apakah tahu uang itu dipakai studi tiru? Saya tahu ada program itu. Awal keberangkatan dan masalah jumlahnya saya tidak tahu, tidak juga diberi tahu,” imbuhnya.
Ia lantas menyoroti lemahnya koordinasi penggunaan aset desa, mulai penyewaan mobil operasional sampai proyek kolam ikan BUMDes yang diduga memakai tanah pribadi.
“Kalau mobil tidak ada koordinasi, harusnya kan musyawarah,” katanya. Dalam giat studi itu, tiga anggota BPD ikut dalam rombongan tersebut.
Ketua BPD Giripurwa, Budi Supoyo, mengaku tahu ada program terkait, namun pihaknya tidak mendapat rincian apa pun soal jumlah peserta, jadwal keberangkatan, dan penggunaan anggarannya.
“Yang saya tahu, ada program itu. Tapi awal keberangkatan dan jumlah pesertanya saya tidak tahu,” ujarnya.
Ia membenarkan ada tiga anggota BPD ikut dalam kegiatan tersebut dan menyebut ia tidak pernah ikut kegiatan luar daerah selama dua tahun belakangan.
Budi menegaskan BPD hanya mengetahui adanya pos kegiatan dalam perencanaan anggaran desa, bukan detailnya.
“Kalau diberi tahu, pasti kami bisa memberi pandangan,” tegasnya. Pihaknya sering mengingatkan pemerintah desa agar setiap rencana kegiatan disampaikan terbuka.
Kepala Desa Giripurwa, Habi Rudianto, membantah tudinga tersebut. Ia menyebut studi tiru ke Bali telah direncanakan enam bulan sebelumnya dan dibiayai dari SILPA tahun lalu, bukan ADD murni.
Ia memastikan tidak mungkin anggaran pembangunan digunakan.
“Semua Sudah direncanakan sejak awal, ini sudah tertunda-tunda. 48 orang itu memang sudah terkumpul, jadi tidak ada itu masalah,” tegas Habi.
Menurutnya kegiatan itu untuk persiapan lomba kebersihan tingkat provinsi dan melibatkan semua elemen warga. Ia juga menampik tudingan lain. Semisal tekait sewa mobil dinas, menurutnya, hal itu upaya menambah pemasukan desa.
Soal kantor libur, ia membantah. Menurutnya, polemik ini dipicu ketidaksukaan segelintir orang. “Saya pikir ini tidak suka saja, ketidaksukaan saja,” jelasnya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten PPU, Sandry Ernamurti, menilai angka tersebut tidak logis kalau dihitung mengacu standar biaya perjalanan rombongan ke Bali.
Sandry, yang punya lisensi tour guide dan pengalaman panjang penyusunan paket perjalanan wisata, menjelaskan perjalanan 4 hari 3 malam ke Bali idealnya berada jauh di bawah angka Rp500 juta.
“Dengan jumlah peserta banyak, biaya perjalanan semestinya lebih murah. Jika dihitung dengan standar yang sangat nyaman sekalipun, totalnya tetap tidak mencapai setengah miliar,” tegasnya.
Berikut rincian estimasi biaya wajar perjalanan rombongan:
Tiket pesawat PP: Rp3 juta per orang
Paket tour 3 hari, termasuk makan siang dan malam: Rp1,5 juta per orang
Hotel bintang 4, 4 hari 3 malam: Rp1,2 juta per orang, dengan asumsi dua orang per kamar
Uang saku: Rp1,5 juta per orang, dengan asumsi Rp500 ribu per hari
“Totalnya hanya sekitar Rp7,2 juta per orang. Jika 48 orang, jumlahnya Rp345,6 juta. Itu sudah sangat nyaman, bahkan biayanya sudah ditinggikan,” jelasnya.
Taufik Hidayat
