REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Kehadiran akademisi Peter Berkowitz, tokoh yang mendukung Zionis, memantik kekecewaaan umat.
Lantaran itu Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar, meminta Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dievaluasi menyeluruh terlebih dahulu.
Rais Aam menilai PBNU dikritik dan dicemooh banyak pihak pasca polemik kehadiran Peter Berkowitz.
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh, memaparkan sehari usai polemik Orasi Ilmiah di Pascasarjana Universitas Indonesia itulah, Rais Aam langsung menerbitkan surat perintah penghentian AKN NU.
"Permintaan itu disampaikan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar melalui surat tertanggal 25 Agustus 2025 kepada Ketua Umum PBNU perihal Penghentian/Penangguhan Pelaksanaan AKN NU dan Nota Kesepahaman PBNU dengan CSCV,” tegas Mohammad Nuh dalam siaran pers yang diterima Republika, Selasa (9/9/2025).
Ia melanjutkan, “Setelah beliau mencermati dengan seksama berbagai pemberitaan melalui beragam kanal yang berdampak sangat negatif terhadap PBNU dan Jam’iyah Nahdlatul Ulama dan beragam pandangan."
Dalam surat itu, Rais Aam PBNU minta AKN NU dihentikan atau ditangguhkan sampai ada evaluasi menyeluruh yang melibatkan Tim Koordinasi dan Supervisi Pengurus Besar Syuriyah. Ia berharap Ketua Umum sebagai penanggung jawab kegiatan segera mengumumkan kepada publik.
“Bahwa AKN NU telah dihentikan/ ditangguhkan untuk dievaluasi menyeluruh terlebih dahulu," kata Nuh.
Selain itu, Nota Kesepahaman PBNU dengan CSCV terkait materi dan narasumber kaderisasi di NU juga diminta untuk diputus pasca-polemik Peter Berkowitz itu.
Sebenarnya, surat itu hanya disampaikan kepada Ketua Umum PBNU dengan tembusan ke Penanggung Jawab CSCV, Wakil Rais Aam PBNU dan Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Syuriyah PBNU.
Namun, karena banyak yang menanyakan sikap Rais Aam terkait polemik AKN NU pada beberapa waktu lalu, akhirnya Rais Aam PBNU menyampaikan kepada jajaran Syuriyah, bahwa beliau telah mengeluarkan surat perintah Penghentian/ Penangguhan AKN NU dan meminta evaluasi sejak tanggal 25 Agustus itu.
“Bahkan, surat itu sudah ditandatangani sekitar pukul 07.00 WIB sebelum berita di media mulai ramai pukul 09.15 WIB," kata salah seorang anggota jajaran Syuriah PBNU itu.
Pada 28 Agustus 2025, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan dalam mengundang Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang zionisnya.
"Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber," ujar Gus Yahya.
Bahkan, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin di Rembang, Jawa Tengah itu menegaskan bahwa hingga sekarang sikap dirinya dan PBNU terkait masalah Palestina tidak pernah berubah.
Sejak dulu, NU konsisten menyuarakan hak Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
"Saya dan PBNU mengutuk tindakan-tindakan genosida yang brutal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Gaza," kata Gus Yahya.
Peter Berkowitz pernah menulis buku berjudul "Israel and the Struggle over the International Laws of War" tahun 2012. Buku yang diterbitkan oleh Hoover Institution Press itu berisi pembelaan kepada Israel terhadap berbagai kritik hukum internasional, seperti Goldstone Report dan insiden flotilla Gaza.
Apalagi, sejak 9 Juni 2025, jajaran Syuriyah PBNU sebenarnya sudah memberikan berbagai pandangan, saran dan masukan melalui surat kepada Ketua Umum selaku penanggung jawab AKN NU terkait jadwal dan narasumber AKN NU.
Surat itu untuk memperjelas latar belakang narasumber yang dikhawatirkan bisa memicu kontroversi.
Akhirnya, kontroversi yang diprediksi sebelumnya terjadi pada 24 Agustus 2025 terkait kehadiran Peter Berkowitz di Pasca Sarjana UI yang juga menyasar PBNU.
Sehingga Rais Aam PBNU mengirim surat tertanggal 25 Agustus 2025 pada pagi hari kepada Ketua Umum PBNU perihal Penghentian/ Penangguhan Pelaksanaan AKN NU dan Nota Kesepahaman PBNU dengan CSCV.
Terkait adanya surat yang hanya ditandatangani oleh Rais Aam PBNU itu, Nuh menjelaskan hal itu dalam kondisi tertentu memang dimungkinkan.
"Ketentuan soal itu sudah diatur dan disahkan sejak Konferensi Besar NU Tahun 2022, pada awal kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf. Ketentuan itu manifestasi dari posisi Rois Aam sebagai pemegang supremasi dan pemimpin tertinggi di tubuh Jam'iyah NU," katanya.
Republika
