REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Hari ini, Selasa (4/3/2025), Pemerintah Mesir akan melakukan pertemuan untuk mempresentasikan rencana rekonstruksi Gaza.
Negara-negara Arab, dengan cepat menolak rencana Presiden Amerika Donald Trump agar AS mengambil alih kendali Gaza. Negara-negara Arab kini sedang bergegas menyepakati inisiatif diplomatik untuk menentang proposal Trump.
Rencana Trump yang diumumkan pada 4 Februari di tengah gencatan senjata, telah memicu kemarahan warga Palestina dan negara-negara Arab serta menjungkirbalikkan diplomasi AS selama beberapa dekade yang berfokus pada solusi dua negara.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengatakan, rencana rekonstruksi Gaza yang disiapkan Mesir sudah rampung dan akan dipresentasikan pada pertemuan puncak darurat Arab pada 4 Maret 2025.
Dalam rencana itu, dipastikan warga Palestina tetap berada di tanah air mereka.
Abdelatty memastikan rencana rekonstruksi Mesir akan mendapat dukungan dan pendanaan internasional untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya.
"Kami akan mengadakan pembicaraan intensif dengan negara-negara donor utama setelah rencana tersebut diadopsi dalam pertemuan puncak Arab mendatang," ujar Abdelatty, dilaporkan Kantor Berita Iran, IRNA pada Senin (3/3/2025).
Menurut Abdelatty, peran Eropa terutama dalam aspek ekonomi untuk membangun kembali Gaza yang dilanda perang, sangatlah penting.
Zionis Larang Bantuan Kemanusiaan
Di sisi lain, kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu melarang masuk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Hamas menilai keputusan itu sebagai kejahatan perang.
Langkah itu juga dinilai sebagai bentuk pelanggaran langsung terhadap perjanjian gencatan senjata.
"Keputusan Netanyahu menghentikan bantuan kemanusiaan sebagai aksi pemerasan terang-terangan, kejahatan perang sekaligus pelanggaran berat terhadap perjanjian gencatan senjata,” tegas Hamas, Ahad (2/3/2025).
Hamas menegaskan mediator dan komunitas internasional harus menekan otoritas pendudukan agar menghentikan aksi Israel yang bersifat menghukum dan tidak bermoral.
“Yang menargetkan lebih dari dua juta orang di Jalur Gaza," imbuh Hamas.
Hamas menilai Netanyahu berupaya memanfaatkan perjanjian gencatan senjata untuk mempromosikan kepentingan politik mereka sendiri. Sekaligus mengorbankan nyawa para sandera Israel yang masih ditahan di Gaza.
"Klaim soal pelanggaran Hamas terhadap gencatan senjata tidak berdasar dan menyesatkan, klaim itu bertujuan menutupi pelanggaran sistematis harian Israel terhadap perjanjian tersebut," kata Hamas.
Hamas kembali menegaskan komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata di seluruh tiga tahap dan kesiapan mereka untuk memulai negosiasi tahap kedua gencatan senjata. Tahap pertama gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlangsung selama 42 hari berakhir pada Sabtu (1/3/2025).
Israel mengatakan bahwa utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Witkoff telah mengusulkan rencana baru untuk gencatan senjata sementara di Gaza. Pihak Israel menyetujui rencana tersebut, namun Hamas menolaknya.
Indonesia dan Liga Muslim Dunia Kecam Israel
Pemerintah Indonesia mengecam upaya Israel melemahkan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza dengan melanggar kesepakatan awal.
Apalagi Israel juga menuntut perpanjangan tahap pertama sepihak dan menghindari pembahasan tahap kedua.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Senin (3/2/2025), menyatakan bahwa menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya alat tawar perundingan gencatan senjata sebagai kejahatan perang.
Tindakan Israel itu juga pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia, kata Kemlu.
Untuk itu, Indonesia mendesak komunitas internasional menekan Israel agar segera mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Saat sama juga mendesak agar melanjutkan negosiasi tahap kedua sesuai perjanjian gencatan senjata. Indonesia menegaskan lagi dukungannya yang teguh bagi solusi dua negara, sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan di kawasan itu.
Senada dengan Indonesia, Liga Muslim Dunia mengecam keputusan Israel yang menghentikan akses masuk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Melalui pernyataan yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal MWL, Sheikh Dr. Mohammed Al-Issa, Sekretaris Jenderal MWL dan Ketua Organisasi Cendekiawan Muslim mengecam keputusan tersebut, yang dinilainya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan norma internasional.
Al-Issa kembali menegaskan seruannya kepada komunitas internasional agar bersikap tegas terhadap pelanggaran tersebut.
Ia juga mendesak agar kekejaman sistematis yang dilakukan terhadap warga sipil tak berdosa di Jalur Gaza segera dihentikan seraya menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban para pelakunya.
Republika
