KALTIMTARA, REPUBLIKA – Munculnya wacana Ibu Kota akan kembali ke Jakarta, dinilai akan mengecewakan masyarakat Kaltim. Sebab, saat ini proses pembangunan Ibu Kota Negara- IKN Nusantara, terus dikebut pemerintah pusat. Adapun IKN menjadi satu harapan untuk perputaran perekonomian dan kemajuan daerah.
UU IKN mungkin kelak punya potensi diubah, hal ini menjadi warning bagi masyarakat Kaltim. Sebab, pembangunan IKN saat ini secara perlahan sudah mulai memutarkan roda perekonomian di daerah sekitarnya, terutama di Balikpapan.
Hal itu disampaikan Politisi Gelora Kaltim, Syukri Wahid, saat diskusi bersama awak media, terkait: Keberlanjutan IKN dan Kesiapan Balikpapan, Kamis (30/11/2023).
Menurutnya, Kalimantan Timur selalu menjadi penyumbang pendapatan Devisa Negara dalam postur APBN, sebesar Rp 520-an triliun. Namun, Kaltim tetap mengalah karena yang kembali melalui dana transfer hanya puluhan triliun.
“Kaltim itu termasuk penyumbang tertinggi ekspor RI ke luar negeri. Belum lagi hasil sumber daya alamnya. Tapi berapa belanja APBN yang kembali ke Kaltim, paling hanya sekitar Rp 30-an triliun. Itu pun masih harus dibagi ke 10 kabupaten/kota se-Kaltim,” jelas Syukri.
Meski begitu masyarakat Kaltim legowo, tidak neko-neko meminta yang aneh-aneh.
Padahal, lanjutnya, secara tidak langsung uang dari Kaltim ikut ‘menafkahi’ kabupaten/ kota se-Indonesia. Misalnya lewat belanja transfer pusat ke daerah melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lainnya.
“Rakyat Kaltim kalau soal ikhlas sudah khatam. Pulau Jawa dan Sumatera sudah merasakan koneksi jalan tol ujung ke ujung, apalagi Jawa. Atas nama jumlah penduduk terbesar, infrastruktur banyak, jalan tol lebih banyak lagi. Tapi di Kaltim, infrastrukturnya jauh dari kata laik dan mumpuni,” tegasnya.
Bahkan, sampai saat ini belum ada satupun akses penghubung antar Pulau Kalimantan. Ia menilai dengan adanya IKN, akses penghubung itu bisa dipercepat.
“Saat ini jalan tol di Kalimantan baru satu yang sudah dirasakan manfaatnya, tol Balikpapan-Samarinda. Jalan tol Pulau Balang dan lainnya masih proses, tapi belum ada akses penghubung cepat antar Kalimantan.”
Ia meyakini jika kelak IKN terealisir maka percepatan pembangunan di Kalimantan akan ikut terdongkrak. Karenanya, menurut Syukri, wajar saja jika masyarakat Kaltim berharap banyak pada IKN.
Syukri membandingkan antara Papua, Aceh dan Kaltim.
Ia menjelaskan pemerintah mampu berdamai dengan Papua lewat UU Otsus Papua. Kemudian memberikan besaran dana ke Papua secara langsung yang satu pulau Papua penduduknya hanya 4 juta. Itu sama seperti satu propinsi Kaltim yang kurang lebih penduduknya hampir 4 jutaan.
Aceh, lanjut Syukri, juga ada UU khususnya. Bahkan ada partai Lokal disana dan hak istimewa lainnya. Begitu pula Yogyakarta, menjadi daerah khusus.
“Lah masa sih Kaltim tidak boleh merasakan haknya yang sekian lama terbengkalai? Lewat propinsi dan kota penghasil minyak bumi untuk merevisi UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Saat kita minta dinaikkan jatah daerah, tapi tak kunjung dipenuhi. Kenapa?” tanya Syukri.
Karena, jawab Syukri, “Warga Kaltim secara khusus, dan warga Kalimantan umumnya rela berkorban memandang kebutuhan Indonesia. Tidak pernah ada demo tuntut mau sparatis, mau anarkis, tidak pernah ada. Kita ini sudah sangat bersyukur sejak IKN ditetapkan di Kaltim,” ujar, Caleg Gelora dapil Balikpapan, nomor 1, ini.
“Untuk itu, jangan lagi, setelah UU IKN sudah disahkan, pembangunan mulai berjalan, kok mau balik badan? Mau buat mangkrak. Ingat dampak ekonomi sejak IKN, kota-kota sekitarnya mulai mendapatkan multiplayer efek. Lalu kok mau di cut, berapa UMKM bergeliat tumbuh disini dengan adanya IKN. Kasihanilah mereka. Kaltim sudah banyak mengalah. IKN jangan sampai dibatalkan,” tegasnya.
Untuk itu, ia juga meminta masyarakat Kaltim dan media massa mendukung penuh progam strategis nasional, seperti pembangunan IKN saat ini.
“Jangan sampai IKN digagalkan, kita harus perjuangkan agar IKN terelisasi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar kota penyangga IKN, khususnya Balikpapan benar-benar menyiapkan segala sesuatunya agar mengikuti perkembangan IKN.
“Mulai infrastruktur, problem kemacetan, banjir, transportasi terintegrasi, pangan, dan kesiapan lainnya,” tegas Syukri. Termasuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).
“Masa yang lain sudah berbenah, IKN sudah mulai dibangun, RTRW dan RPJMD kita masih yang lama,” imbuhnya.
Editor: Rudi Agung
