KALTIMTARA, REPUBLIKA – Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Operasi Tangkap Tangan aka OTT, dan menangkap penyelenggara negara di Kaltim. Namun, nama dan statusnya masih menanti perkembangan lebih lanjut.
“Benar, Kamis (23/11) sekitar pukul 19.45 wib, KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah propinsi Kaltim,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi Kaltimtara Republika, Jumat (24/11/2023) pagi.
Ia menjelaskan, OTT dilakukan terhadap penyelenggara negara yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi. “Saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan tim KPK. Akan disampaikan perkembangannya,” papar Ali.
KPK telah mengamankan sejumlah pihak dalam OTT itu. Namun, Ali Fikri masih enggan membeberkan identitas para pihak yang ditangkap dalam OTT di Kaltim, ini. Ia hanya memastikan ada beberapa pihak dan sejumlah uang yang diamankan berkaitan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Selain uang, dalam OTT tersebut KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga menjadi pelaku dan saksi. Mereka diduga melakukan tindak pidana kourpsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Tim KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK berjanji segera menginformasikan perkembangan OTT di Benua Etam, ini.
Pengawasan Proyek di Kaltim Lemah
Terpisah, Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Komaryono, mengamini pihaknya juga mendapat informasi sama. Namun, ia tak ingin mendahului keterangan KPK. Namun, terhadap OTT ini, ia sangat mengapresiasi kinerja KPK.
“Kami dapat informasi serupa, tapi tidak mau mendahului KPK. Kita tunggu saja perkembangan dari KPK. Selaiknya KPK memang harus lincah begitu. Karena selama ini pengawasan pekerjaan di Kaltim, terutama proyek-proyek fisik masih sangat kurang, lemah sekali,” tegasnya.
Ia mencontohkan, seperti salah satu proyek penanganan banjir di Balikpapan, yakni proyek DAS Ampal.
“DAS Ampal Balikpapan sampai sekarang merugikan masyarakat kan. Proyek penanganan banjir tapi tetap banjir, kasihan masyarakat. Terutama mereka yang tinggal di kawasan MT Haryono,” tegas Komaryono.
Apalagi, katanya, proyek ini menjadi sorotan warga dan telah dilaporkan ke KPK serta Polda Kaltim. “Jadi, kami mengapresiasi OTT di Kaltim. Ke depan, proyek-proyek di Kaltim harus ekstra diawasi. Karena indikasi penyimpangan prosedur terhadap proyek DAS Ampal dan lainnya, banyak sekali,” beber Komaryono.
Editor: Rudi Agung
