REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Kabar gembira untuk seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Tahun depan, pemerintah akan fokus pada pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah memastikan tak ada pemotongan dana transfer daerah di RAPBN 2026. Ketegasan ini disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia menegaskan tidak akan ada pemotongan pada dana transfer daerah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026.
Purbaya menyampaikan hal itu, dalam konferensi pers di Istana Presiden pada Rabu malam.
Pihaknya menjelaskan kebijakan pemerintah soal transfer daerah bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, lanjutnya, akan lebih fokus penyerapan anggaran yang lebih baik dan pengelolaan penggunaan anggaran yang lebih kuat.
Langkah ini untuk menghindari gangguan pada sistem keuangan.
Sebelumnya pada hari sama, Purbaya bertemu Presiden Prabowo di Istana untuk melaporkan hasil pertemuan kerja pertamanya dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Mereka juga membahas perkembangan RAPBN 2026, di mana angka-angka masih dalam tahap pembahasan dengan DPR.
Purbaya menyampaikan usulan pemerintah terkait kemungkinan penyesuaian beberapa pos anggaran dalam RAPBN 2026.
Namun, Purbaya belum bisa mengungkapkan secara rinci karena diskusi dengan DPR masih berlangsung. Dalam pertemuan dengan DPR, Purbaya dan Komisi XI meninjau rencana kerja anggaran tahun 2026 dari Kementerian Keuangan yang bernilai Rp52,16 triliun.
Target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target 5,2 persen pada anggaran 2025.
Dari segi komponen, pertumbuhan investasi diproyeksikan melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat dari 5,0 persen menjadi 5,2 persen, dan ekspor dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen.
Sektor pertanian diharap tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, dan informasi serta komunikasi 8,0 persen pada 2026.
Republika
