CENDANA NETWORK, SEKITARKALTIM.ID – Presiden Prabowo memberi peringatan keras kepada jajaran pimpinan BUMN.
Kepala Negara mengingatkan, para direksi jangan main-main dengan praktik korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Selain itu, Prabowo jugta meminta aparat penegak hukum menindak siapa pun yang melanggar.
“Saya katakan, pimpinan BUMN yang dulu harus tanggung jawab, jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil Kejaksaan,” kata Prabowo belum lama ini.
Ia menegaskan, tidak akan setengah-setengah dalam menegakan hukum. Prabowo meminta pesan tersebut dipahami secara serius dan tidak dianggap angin lalu.
“Mereka mengejek, Prabowo hanya bisa ngomong di podium saja. Oh ya? Tunggu saja panggilan. Lu jangan nantang gue,” ujarnya.
Presiden mengajak seluruh pejabat segera sadar, menghentikan praktik korupsi. Diingatkan dampak perbuatan tersebut tidak hanya dirasakan pelaku, namun juga keluarganya.
“Saya paling kasihan, kalau saya lihat tokoh atau kawan diborgol, pakai baju oranye. Kasihan anak istrinya, sudahlah,” kata Presiden.
Prabowo bilang, jauh lebih baik mengisi sisa hidup dengan perbuatan baik yang bermanfaat bagi banyak orang.
“Kita semua sebentar lagi dipanggil. Kalau dipanggil enggak sesuai nomor urut atau senioritas, belum tentu aku duluan. Bisa-bisa yang muda-muda. Jadi lebih baik berbuat kebaikan, lebih mulia,” paparnya.
Menanggapi perintah Prabowo untuk melakukan bersih-bersih BUMN, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memberi sejumlah saran.
Ia merespons langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan Kejaksaan Agung memeriksa mantan pimpinan BUMN yang diduga terlibat korupsi.
Bhima mengusulkan agar Erick Thohir diperiksa duluan, selaku mantan pimpinan Kementerian BUMN.
“Harus dimulai dari mantan Menteri BUMN Erick Thohir, karena prilaku koruptif direksi BUMN, bukan tanpa pengawasan Kementerian BUMN,” ujar Bhima dilansir Inilah, pada Selasa (10/2/2026).
Bhima mengatakan, langkah itu penting dilakukan membongkar sejumlah proyek infrastruktur yang digarap BUMN karya yang merugikan negara.
“Bongkar semua proyek infrastruktur yang merugi, karena uji kelayakan dilakukan dengan manipulatif. Pengadaan barang jasa juga akar dari persoalan,” tegasnya.
Yan Andri
