REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Paska aksi demontrasi besar di DPR RI dan rencana unjuk rasa puluhan ribu buruh pada esok 28 Agustus 2025, Presiden Prabowo memanggil para pejabat tinggi.
Mereka membahas situasi negara, khususnya pada beberapa hari terakhir.
Pejabat tinggi yang dipanggil, mulai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sampai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
"Saya tadi dipanggil Pak Presiden, membahas segala macam tentang situasi di Indonesia," kata Aris saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/8/2025). Jaksa Agung ST Burhanuddin juga ikut dalam rapat.
Aris menyampaikan, dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta para jajaran untuk menjaga situasi kondusif di negeri ini.
Apalagi, pemerintahan Prabowo sudah berada dalam jalur yang benar dalam menjalankan berbagai program prioritas agar berjalan dengan lancar.
"Pemerintah sudah on the right track untuk membangun. Dan program-programnya berjalan dengan baik, sudah sampai ke bawah ke masyarakat. Marilah kita junjung rasa persatuan karena Indonesia akan maju dengan satu kunci, yaitu bersatu," kata Aris.
Ia juga mengimbau agar seluruh masyarakat, terutama siswa sekolah agar tidak mudah terprovokasi dengan berita yang tidak jelas sumbernya.
Dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang memudahkan pembuatan berita bohong, kata Aris, pemerintah mengimbau masyarakat dapat menyaring berita agar tidak terpengaruh pada hoaks.
Menurut Aris, ada pihak-pihak yang ingin masyarakat Indonesia selalu ribut melalui penyebaran berita hoaks sehingga dapat memicu kekerasan.
"Karena itu, sekali lagi adik-adik jangan mudah terprovokasi degan berita hoaks, harus benar-benar tajam, harus dilihat asal beritanya. Jangan mudah untuk melakukan kekerasan ya," kata Aris.
Demo di DPR
Sebelumnya, aksi besar-besaran terjadi di Gedung DPR pada Senin (25/8/2025). Aksi itu dilakukan salah satunya sebagai respons atas pemberian tunjangan perumahan bagi para anggota DPR yang angkanya mencapai Rp 50 juta per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, aksi yang dilakukan masyarakat itu bagian dari dinamika politik. Aksi itu dinilai bisa dijadikan bahan evaluasi bagi setiap pemegang kekuasaan, khususnya para anggota DPR.
"Saya berharap juga menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya para anggota dewan, untuk benar-benar meningkatkan kinerja secara produktif, sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik," ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Ihwal tunjangan perumahan untuk anggota DPR, Cak Imin menilai, hal itu kewenangan dari legislatif. Menurutnya, DPR memiliki kewenangan tersediri untuk mengatur anggaran mereka.
Meski begitu, ia mengingatkan, para anggota dewan juga harus mendengar aspirasi dari masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak menimbulkan gejolak.
"DPR kan memiliki kewenangan, budgeting membuat anggarannya, ya tentu sudah harus pintar-pintar menyerap aspirasi agar tidak membuat kecemburuan," kata Ketua Umum PKB itu.
Diketahui, aksi yang dilakukan pada Senin kemarin dipicu adanya kebijakan DPR yang memberikan tunjangan perumahan kepada setiap anggotanya sebesar Rp 50 juta per bulan.
Kebijakan tersebut dianggap berlebihan dan memicu reaksi keras di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan.
Menurut informasi yang beredar, esok pada 28 Agustus ada akan aksi lanjutan dari elemen buruh dan mahasiswa. Mereka bakal menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR dan Istana.
Republika
