REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pada Selasa, sejumlah kepala daerah hadir di Kementerian Keuangan, membahas keberatan atas kebijakan pemangkasan anggaran tranfer ke daerah (TKD).
Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sekitar 18 gubernur hadir, 15 daerah diwakili, dan lima daerah tidak hadir.
Hadir dalam pertemuan, antara lain, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta perwakilan dari Jambi, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten.
Termasuk dari Kepulauan Riau, Jawa Tengah, DIY, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Pertemuan itu dipimpin langsung Purbaya..
Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan semua pemerintah daerah tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah yang dilakukan Kementerian Keuangan.
Ia menilai, pemangkasan TKD membuat alokasi anggaran di daerahnya turun signifikan.
“Kami meminta agar tidak ada pemotongan lagi karena berdampak pada pembangunan infrastruktur,” katanya, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Untuk belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga daerah meminta untuk mengevaluasi TKD. Kalau bisa, “Jangan ada pemotongan," kata Sherly.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD) dilakukan karena keterbatasan fiskal nasional.
“Semakin besar daerah, pasti potongannya besar juga, tapi secara persentase sama,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan, kebijakan itu bersifat proporsional sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Pemerintah, lanjut Purbaya, akan mengevaluasi ulang pemangkasan itu jika kondisi ekonomi membaik pada pertengahan 2026.
Selain membahas TKD, Purbaya juga menyinggung kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan nasional. Ia menyebut penempatan Rp200 triliun di Bank Himbara menunjukkan hasil positif.
“Setelah Himbara, saya akan tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta dan mungkin satu lagi di Jawa Timur,” ujar Purbaya.
Penguatan Fiskal Daerah
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan di tengah penurunan dana transfer ke daerah dan tantangan ekonomi, pihaknya akan melakukan penguatan fiskal daerah.
Ia meminta seluruh Perangkat Daerah harus meningkatkan kualitas kinerjanya. Pada agenda Rapat Pimpinan, ia menekankan perhatian utama saat ini perlunya perjuangan ekstra di tingkat pusat.
Rudy juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar menyiapkan data akurat mengenai sumber-sumber pendapatan daerah.
Selain berjuang di pusat, ia menyoroti pentingnya kemandirian fiskal. Gubernur meminta seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih optimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.
Selain itu, percepatan serapan anggaran menjelang akhir tahun turut jadi fokus utama, demi mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim. "Menghadapi berbagai situasi saat ini, semua PD harus bekerja jenius, tidak cukup hanya bekerja cerdas," ujarnya.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut sinyal pengurangan mulai menguat dan dikhawatirkan berdampak besar terhadap pembangunan regional.
Mengacu KUA-PPAS 2026, belanja pembangunan Kaltim ditetapkan Rp21,74 triliun. Dari jumlah itu sekitar Rp9,3 triliun bersumber dari TKD, termasuk Dana Bagi Hasil sebesar Rp6,9 triliun.
"Ada indikasi lebih dari separuh akan dipangkas. Jika benar dipangkas hingga 78 persen, Kaltim diperkirakan hanya menerima kurang dari Rp2 triliun,” ujar Sri.
Jika pemangkasan dieksekusi, dampaknya sangat berpengaruh terhadap program pembangunan dan agenda prioritas nasional yang dihelat di daerah.
Republika
