CENDANA NETWORK, SEKITARKALTIM.ID – Sampai penghujung tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berada dalam kondisi aman.
Tercatat, sampai penghung Desember, serapan belanja daerah mencapai sekitar 81 persen, adapun serapan pendapatan berada di kisaran hampir 90 persen.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menjelaskan capaian itu menunjukkan keseimbangan belanja dan pendapatan daerah masih terjaga.
Pemprov Kaltim dipastikan tidak mengalami defisit anggaran.
“Serapan anggaran terakhir yang saya lihat sudah di angka 81 persen. Kita menyesuaikan serapan pendapatan yang hampir 90 persen. Artinya, dengan kondisi ini kita masih seimbang dan tidak defisit,” ujar Seno Aji, Rabu (31/12/2025).
Ia bilang, melalui anggaran pendapatan dan serapan yang berjalan, pihaknya bisa menjalankan roda pemerintahan di 2026 dengan lebih baik lagi.
Meski begitu, Seno Aji tidak membantah ihwah masih adanya sejumlah organisasi perangkat daerah dengan serapan anggaran rendah atau masuk kategori merah.
Namun, ia menilai kondisi itu tidak sepenuhnya disebabkan lemahnya pelaksanaan program.
“OPD yang merah pasti ada. Tapi ini bukan karena pelaksanaannya, melainkan adanya benturan kebijakan dan peraturan yang belum selesai,” papar Seno, memberi penjelasan.
Menurutnya, program dan kegiatan yang belum dapat direalisasikan tahun ini akan dilanjutkan tahun anggaran 2026, setelah seluruh aspek regulasi dan administrasi rampung.
Ia mengatakan, evaluasi terhadap OPD dengan serapan rendah, akan dibahas dalam rapat bersama jajaran terkait.
Lanngkah itu untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan lebih optimal.
Dari sisi pendapatan, Seno menjelaskan kekurangan serapan bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, melainkan dari pendapatan transfer yang belum sepenuhnya tersalurkan.
“Kalau PAD kita hanya kurang sedikit, jadi relatif tak masalah. Yang besar di pendapatan transfer yang memang belum tersalur,” imbuh Seno.
Wagub Kaltim itu memastikan, dana transfer tetap akan disalurkan dan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Dengan kondisi ini, Pemprov Kaltim memperkirakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun ini ada di kisaran Rp 500 miliar, jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Silpa kita paling sekitar Rp 500 miliar. Ini jauh lebih rendah dibanding sebelumnya. Dulu bisa sampai Rp 900 miliar, bahkan pernah berada di angka Rp 3,1 triliun,” kata Seno.
Yan Andri
