REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Batas desa menjadi basis perencanaan pembangunan di desa, mendukung tertib administrasi kependudukan.
Sekaligus mendukung kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat.
Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menargetkan penuntasan batas desa di 5.000 desa hingga 2029.
Dalam penuntasan ini, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.
Dirjen Bina Pemdes Laode Ahmad Bolombo mengatakan, output dari program tersebut berupa rancangan peraturan kepala daerah batas desa.
Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif.
Saat ini, ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 % dari jumlah desa yang ada, yaitu 75.266 desa.
"Kemendagri mengharapkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPBDes, " ujarnya, pada Jumat(21/11/2025).
Menurut Laode, penegasan batas desa sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada masa depan pembangunan di tingkat desa, regional, maupun nasional.
Dalam paparan tertulisnya, La Ode menyebutkan, program ILASPP akan dilaksanakan di daerah yang belum atau sangat sedikit melaksanakan penegasan batas desa, daerah yang memiliki peta dasar yang dihasilkan BIG, daerah yang minim konflik batas desa, daerah yang bukan tanah ulayat.
Selain itu, program ini mengutamakan daerah yang memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau. "Daerah yang batas daerahnya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri atau telah mencapai kesepakatan," jelasnya.
Republika
