REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakhiri genosida di Gaza dan menghapus opsi menyerang Iran. Demikian, Jerusalem Post melaporkan pada hari Selasa, mengutip laporan N12.
Trump mengatakan pada Netanyahu, "Saya ingin Anda mengakhiri perang," yang dilaporkan menjelaskan kepada Netanyahu bahwa "bukan hanya kesepakatan Witkoff yang dapat dicapai. Keduanya. Selesaikan saja. Perang ini sudah melelahkan."
Trump dilaporkan mengatakan, "mengakhiri perang juga akan membantu negosiasi dengan Iran dan juga Saudi." Terkait Iran, Trump mengatakan ia belum menyerah dalam negosiasi,
"Iran akan memberikan respons yang buruk , tetapi bukan sesuatu yang menutup pintu," lapor N12.
Donald Trump juga mengatakan, "Saya yakin saya akan mampu mencapai kesepakatan pada akhirnya, untuk saat ini, kita perlu menyingkirkan serangan itu dari agenda."
Trump pada hari Senin mengonfirmasi bawah ia berbicara dengan Netanyahu mengenai Iran, seraya menambahkan panggilan telepon tersebut berjalan lancar dan ia "berusaha menghindari kematian dan kehancuran."
Trump juga mengatakan Teheran negosiator yang tangguh saat perundingan untuk kesepakatan nuklir terus berlanjut.
"Kami tengah melakukan banyak pekerjaan terkait Iran saat ini," kata Trump dalam sebuah acara ekonomi di Gedung Putih. "Sulit. … Mereka adalah negosiator yang hebat."
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kremlin Dimitry Peskov mengatakan Moskow siap menggunakan hubungan dekatnya dengan Teheran untuk membantu dalam negosiasi kesepakatan nuklir.
"Leo tidak terburu-buru," kata Pendeta Mark Francis kepada Reuters. "Meskipun ia akan melanjutkan jalan yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus, wataknya sangat berbeda."
"Mereka hanya meminta hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Mereka tidak ingin menyerahkan apa yang harus mereka serahkan," tambahnya. "Mereka mencari pengayaan. Kita tidak dapat memperoleh pengayaan. Kita menginginkan yang sebaliknya. Dan sejauh ini, mereka tidak ada di sana."
Koalisi Haredim Bakal Cabut Dukungan untuk Netanyahu
Menurut laporan Republika sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi pemungutan suara untuk membubarkan parlemen pada Rabu.
Adapun mitra koalisi utama mengancam akan menjatuhkan pemerintahannya.
Namun, hanya sedikit yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjalanan perdana menteri terlama Israel, yang telah berjuang melawan tuduhan korupsi selama bertahun-tahun.
Atau pemerintahan sayap kanannya, yang masih berkuasa setelah memimpin kegagalan keamanan seputar serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.
Langkah untuk membubarkan pemerintahan, yang diserukan pihak oposisi, hanya akan berhasil jika mitra koalisi ultra-Ortodoks Netanyahu memutuskan hubungan dengan Netanyahu.
Sebab gagal mengesahkan undang-undang yang mengecualikan komunitas mereka dari dinas militer. Ini sebuah isu yang telah memecah belah warga Israel, terutama selama perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Ancaman yang datang dari kelompok ultra-Ortodoks bisa jadi merupakan sebuah sikap, dan banyak yang berharap Netanyahu akan membuat kesepakatan pada menit-menit terakhir.
Namun pemungutan suara pada hari Rabu adalah tantangan paling serius bagi pemerintahan Netanyahu sejak perang dimulai, dan runtuhnya koalisi tersebut dapat berdampak besar bagi Israel dan perang yang sedang berlangsung.
Kebanyakan pria Yahudi diharuskan menjalani dinas militer selama hampir tiga tahun, diikuti dengan tugas cadangan selama bertahun-tahun. Wanita Yahudi menjalani dua tahun wajib.
Namun kelompok ultra-Ortodoks yang memiliki kekuatan politik, yang mencakup sekitar 13% masyarakat Israel, secara tradisional menerima pengecualian jika mereka belajar penuh waktu di seminari keagamaan. Pengecualian tersebut – dan tunjangan pemerintah yang diterima banyak siswa seminari hingga usia 26 tahun – telah membuat marah masyarakat umum.
Setelah serangan Hamas pada tahun 2023, Israel mengaktifkan 360.000 pasukan cadangan, mobilisasi terbesar sejak perang Timur Tengah tahun 1973.
Israel terlibat dalam perang aktif terpanjang dalam sejarah negara tersebut, yang telah membuat kekuatan militernya mencapai titik puncaknya.
Banyak tentara cadangan telah menjalani beberapa tugas di Gaza selama ratusan hari. Beberapa tentara cadangan menolak panggilan baru.
Jumlah warga Israel yang terus melapor untuk tugas cadangan telah menurun sangat rendah sehingga militer menggunakan media sosial untuk mencoba merekrut orang agar tetap bertugas.
Pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks dimulai sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika sejumlah kecil cendekiawan berbakat dikecualikan dari wajib militer sebagai tanggapan terhadap kehancuran keilmuan Yahudi selama Holocaust.
Mila
