REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Partai NasDem memandang Ibu Kota Nusantara aka IKN, bisa dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
Wacana itu dinilai memungkinkan, jika ke depannya belum bisa ditetapkan sebagai pengganti Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan hal itu perlu dilakukan pertimbangan ketersediaan anggaran dan kondisi politik saat ini.
Langkah itu, lanjutnya, bisa menghentikan polemik status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak.
"Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang," ujar Saan, dilaporkan Republika, Jumat.
Menanggapi hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie salah satu yang menanggapi sikap itu. Menurutnya NasDem bukan partai pertama meminta Ibu Kota Indonesia tetap di Jakarta.
“Setelah Golkar, giliran NasDem mulai realistis memastikan DKI Jakarta tetap sebagai ibukota negara,” papar Jimly, dinukil dari postingannya di X, pada Selasa (22/7/2025).
Selain bisa menjadi Ibu Kota Kaltim, ia memandang IKN bisa juga jadi pusat industri di masa depan.
“IKN bisa jadi ibukota Kaltim saja, plus bisa tetap dirancang sebagai kota pusat industri masa depan,” imbuh Jimly.
Selain menjadi ibu kota Kaltim, NasDem juga menilai pemerintah perlu melakukan moratorium sementara, sambil menyesuaikan pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.
Saan Mustopa menjelaskan, NasDem juga menilai ada beberapa hal yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN. Antara lain, belum ada Keputusan Presiden.
Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara hingga saat ini belum ditetapkan pemerintah. Sebagaimana amanat pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Ia melanjutkan, Pemerintah masih dalam proses melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan penyesuaian strategi pembangunan IKN.
"Hal ini menyebabkan pemerintah belum dapat memastikan jadwal pemindahan Kementerian/Lembaga dan pemindahan ASN ke IKN beserta rincian jumlahnya," urainya.
Kader NasDem lain, yang juga Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan jika IKN dialihkan menjadi ibu kota Kaltim, maka asetnya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ketua komisi yang membidangi urusan politik dalam negeri dan pemerintahan itu menilai bahwa nantinya biaya-biaya terkait IKN pun akan berasal dari Kaltim.
"Karena itu pikiran Partai NasDem ini menurut saya pikiran paling moderat, untuk kita menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik, termasuk di elit bangsa ini," tutur Rifqi.
Yan Andri
