REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Transformasi digital di Kaltim tak hanya sebatas jargon. Ini ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menerima Perwira Siswa Praktik Kerja Dalam Negeri Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34 Gelombang 2 tahun 2025, Rabu.
Agenda itu diisi diskusi interaktif, dipandu Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Arih Frananta Filifus (AFF) Sembiring.
Salah satu bukti transformasi digital Kaltim, yang tak sebatas jargon, bias dilihat dari hasil capaian berbagai indeks nasional.
Indeks Literasi Digital Kaltim masuk peringkat tiga nasional, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kaltim juga masuk tiga besar nasional.
Selain itu, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kaltim meningkat signifikan, dari 2,9 menjadi 3,79, dan ditargetkan tembus angka 4 tahun ini.
Pemprov Kaltim juga berhasil meraih Peringkat II Nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024.
Selain itu, Indeks Demokrasi Kaltim selalu masuk lima besar nasional, dan Indeks Kebebasan Pers Kaltim pernah menempati posisi satu dan dua nasional.
Kolonel POM Moendi Noegroho memeprtanyakan dan menyoroti implementasi nyata transformasi digital di Kaltim serta kesiapan ASN menghadapi percepatan era Ibu Kota Nusantara.
Menjawab itu, Wagub Seno Aji menegaskan Pemprov Kaltim telah menerapkan sistem digital di berbagai lini.
“Semua surat-menyurat di Kaltim sudah melalui aplikasi Srikandi. Kami sudah paperless, tidak ada lagi surat manual,” ujar Wagub Seno.
Selain itu, lanjut Seno, layanan perizinan sudah berjalan lewat OSS (Online Single Submission).
“Jadi, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor PTSP membawa berkas. Semua bisa dipantau secara online, mulai dari proses hingga kekurangan dokumen,” jelas Seno Aji.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal menambahkan kunci keberhasilan transformasi digital ada pada para pimpinan.
Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong pejabat struktural untuk mengikuti program Digital Leadership Academy (DLA). “Kalau pimpinannya tidak punya mindset digital, SPBE bisa jadi SPBU-harus diisi terus, hanya jadi slogan,” tegasnya.
Selama ini Kaltim menjalin kerja sama dengan Tsinghua University di Tiongkok. “Kerja sama itu sekaligus untuk kursus singkat Digital Leadership Academy bagi para pimpinan perangkat daerah,” papar Faisal.
Menurutnya, percepatan digitalisasi di Kaltim sejalan dengan hadirnya IKN. Namun, ia menekankan perlunya keseimbangan antara percepatan teknologi dengan literasi digital masyarakat.
“Jangan sampai sinyal sudah 5G, tapi masyarakatnya hanya pakai untuk judi online, game, atau hal negatif lainnya,” pesan Faisal.
Karena itu, pihaknya rutin melakukan sosialisasi literasi digital berbasis empat pilar: skill, etika, budaya, dan keamanan. Ia juga mengingatkan, transformasi digital Kaltim tidak berdiri sendiri, tapi sejalan dengan penguatan demokrasi, transparansi, dan daya saing daerah.
Yan Andri
