REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menargetkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar Rp210,9 miliar untuk APBD tahun 2026.
Target PAD tahun depan hampir serupa dengan target PAD di APBD murni 2025 sebesar Rp211 miliar.
“Target PAD telah disepakati di APBD 2026, sebesar Rp210,9 miliar,” jelas Bupati PPU, Mudyat Noor, Senin (1/12/2025). Bupati Mudyat berujar, pendapatan asli daerah bersumber dari sektor pajak dan retribusi.
Adapun terkait sektor pajak, lanjut Bupati, meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak kendaraan bermotor.
Lalu pajak makan dan minuman, tenaga listrik, perhotelan, merba, air bawah tanah. Termasuk pajak parkir, walet, reklame serta pajak jasa kesenian dan hiburan.
Sedangkan sektor retribusi meliputi retribusi kepelabuhanan, perizinan dan lainya.
Ia menegaskan secara khusus agar Badan Pendapatan Daerah PPU sebagai koordinator pendapatan asli daerah harus menunjukkan kinerja pencapaian target PAD yang telah ditetapkan tersebut.
“Bapenda dan dinas teknis lainnya harus mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Karena APBD PPU tahun depan hanya Rp1,48 triliun. Kita mengalami penurunan signifikan dibanding APBD tahun ini,” jelas Mudyat.
Ia menekankan, Bapenda PPU harus pula mengoptimalkan potensi BPHTB dan PBB. Karena, lanjut Mudyat, sejak ada pembangunan Ibu Kota Nusantara, banyak transaksi jual beli tanah di wilayah IKN dan sekitarnya. Potensi ini belum dimanfaatkan optimal.
“Karena itu, BPHTB harus dioptimalkan, Sejak ada IKN banyak transaksi jual beli tanah. Namun, belum semuanya mengurus sertifikat tanah,” bebernya.
PPU Tuntur Keadilan Fiskal dan Proporsionalitas DBH ke Pusat
Sebelumnya, Bupati Mudyat Noor mendesak Komisi XII DPR RI menjadi motor perubahan kebijakan terkait Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Mudyat menuntut, proporsionalitas DBH kembali diterapkan, memastikan daerah penghasil sumber daya alam mendapatkan porsi yang adil.
Desakan itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Rabu lalu.
"Kami meminta pemerintah pusat mempertimbangkan skema dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan," tegas Mudyat.
Menurutnya, hal ini tuntutan mendasar, sebab eksploitasi sumber daya alam yang massif di Kaltim telah meninggalkan dampak ekologis yang besar.
Bupati juga menyampaikan unek-unek ihwal kontribusi besar Kalimantan Timur sebagai lumbung energi negara dengan kondisi infrastruktur daerah yang jauh tertinggal.
"Pembangunan jalan di Pulau Jawa bertingkat-tingkat. Tapi di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah," jelasnya.
Sorotan Mudyat tidak hanya tertuju pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kondisi fiskal daerah, terutama setelah PPU ditetapkan sebagai daerah penyangga IKN.
Kabupaten PPU mengalami hantaman finansial signifikan, kemampuan pembiayaan daerah anjlok drastis. APBD tahun lalu di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa Rp1,3 triliun.
"Kondisi ini sangat memukul daerah," katanya. Bupati menilai hal itu tidak adilnya, situasi ini bagi daerah ikut memikul beban strategis nasional.
Selain infrastruktur dan fiskal, ia juga mengeluhkan isu kerakyatan, terkait kondisi sektor perikanan di PPU. Meski potensi laut PPU dianggap luar biasa, kesejahteraan nelayan masih memprihatinkan.
Menurutnya potensi nelayan di PPU sangat besar, tapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah.
Karena itu, ia meminta perhatian pemerintah pusat agar berinvestasi ke fasilitas pendukung vital.
Misalnya pembangunan pelabuhan perikanan, pengadaan Cold Storage atau gudang pendingin, serta perbaikan sistem pemasaran hasil laut.
"Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara," tegas Mudyat.
Taufik Hidayat
