SEKITARKALTIM.ID – Bencana di Sumatera yang kini telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa meninggal dunia, bukan saja meninggalkan duka mendalam.
Namun, kebutuhan pembangunan infrastruktur yang hancur lebur dinilai akan memakan biaya yang sangat besar. Kerusakan infrastruktur menjadi salah satu faktor paling signifikan.
Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menyebutkan biaya rekonstruksi pascabencana di Sumatera diperkirakan mencapai Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun.
“Kebutuhannya mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan tsunami (Aceh). Sebab, bencana ini melibatkan tiga provinsi, jalur distribusi logistik yang terdampak paling parah, serta berbagai persoalan sosial dan pembangunan masyarakat,” ujar David saat berbincang dengan media di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Ia meyakini bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.
David mengatakan dampak bencana tersebut berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan berbagai faktor lainnya,” ujar David.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru mengatakan anggaran yang digunakan untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Purbaya, penanganan bencana justru memberikan efek yang cenderung netral hingga positif, meski menimbulkan kerugian di daerah terdampak.
"Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang ada kehilangan di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan menimbulkan tambahan pertumbuhan ekonomi," ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.
Purbaya menjelaskan aktivitas pembangunan kembali, seperti perumahan dan berbagai infrastruktur, akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dalam pembangunan kembali pascabencana, kata Purbaya, terdapat tambahan belanja di setiap daerah, sehingga dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pemanfaatan skema yang sudah ada, seperti pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan dan jalan.
Purbaya menekankan pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur tersebut hilang atau hancur akibat bencana.
"Kita lihat, kalau infrastrukturnya sudah hilang, kita bebaskan. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, tentu tidak dibebaskan. Kita akan melihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan," jelasnya.
Purbaya juga memastikan anggaran penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara dan permanen bagi warga terdampak, telah tersedia.
Anggaran tersebut disediakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih mencukupi apabila diperlukan tambahan.
BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp 1,3 triliun yang masih dapat digunakan.
"Kalau dari BNPB, anggarannya ada karena memang dipersiapkan. Masih ada, sudah mengajukan Rp 1,6 triliun tambahan, dan masih tersedia sekitar Rp 1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, anggaran sudah ada, tinggal mereka menyusun program," kata Purbaya.
Republika
