REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pemerintah Provinsi Kaltim menggencarkan upaya percepatan pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau dapur makan bergizi gratis (MBG).
Hal itu menjadi bahasan utama dalam rapat yang menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 400.5/7595/SJ tertanggal 24 Oktober 2025. Berisi arahan percepatan pendaftaran investor pembangunan SPPG di daerah terpencil.
Rapat dihelat di Ruang Rapat Tepian 2, Kantor Gubernur Kaltim, dengan kehadiran peserta secara luring dan daring, pada Selasa (28/10/2025). Dihadiri delegasi Kemendagri, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan.
Termasuk Perangkat Daerah terkait dan pendamping Kareg Kaltim. Agenda utamanya membahas progres pendaftaran investor SPPG yang hingga kini masih berjalan lambat di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim.
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sismadi memaparkan hasil monitoring yang menunjukkan dari 248 titik SPPG di Kalimantan Timur, hanya 18 titik yang telah memiliki investor.
Proses monev mencakup tujuh kabupaten dan satu kota Bontang. Sedangkan Samarinda dan Balikpapan tidak termasuk karena bukan lokasi terpencil.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai penyebab belum adanya pengelola di sejumlah titik mulai dari kendala akses, tingginya biaya material, hingga keterbatasan sumber daya local,” ucap Sismadi.
Ia menegaskan percepatan pembangunan dapur MBG sangat bergantung kelengkapan survei MBBG. Satgas diminta aktif melakukan pemetaan calon investor yang dinilai potensial dan mengambil peran sebagai admin dalam pengisian survei.
Jika pada prosesnya tidak ada investor yang berminat, maka investor akan ditunjuk langsung Badan Gizi Nasional (BGN) agar pembangunan tetap berjalan sesuai target.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Siti Farisyah Yana menekankan pentingnya tindak lanjut konkret mempercepat pelaksanaan program.
Ia menilai hambatan-hambatan di lapangan harus segera diurai melalui koordinasi terpadu.
Menurutnya, saat ini tidak bisa lagi menunggu terlalu lama. “Setiap kendala di lapangan harus segera kita identifikasi dan carikan solusinya bersama. Target percepatan ini harus benar-benar kita kejar,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Jaya Mualimin mengungkap pihaknya telah mengumpulkan sejumlah mitra lokal. Sampai kini ada 55 dapur gizi yang siap mendukung operasional SPPG di daerah.
Pendamping Koordinator Regional BGN Kalimantan Timur, Sirajul Amin Mubarak menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas pendampingan agar proses administrasi dan penyusunan data di kabupaten/kota berlangsung lebih cepat dan akurat.
Melalui rapat ini, Pemprov Kaltim kembali menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan SPPG. Dengan koordinasi lintas sektor dan pemetaan investor, diharapkan program gizi bagi masyarakat di wilayah terpencil dapat segera terealisasi, terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Yan Andri
