CENDANA NETWORK, SEKITARKALTIM.ID – Pemerintah Provinsi Kaltim mulai menyusun perencanaan arah pembangunan daerah. Hal ini dibahas dalam Konsultasi Publik RKPD 2027.
Pemprov Kaltim telah menghelat Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, pada Selasa (31/3/2026).
Menurut Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin, konsultasi publik ini bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif. Agenda ini melibatkan berbagai unsur, mulai pemerintah, DPRD, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Ia menjelaskan, dalam forum ini bertujuan menyerap saran, masukan, dan gagasan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan RKPD 2027.
“Penyusunan RKPD terbagi dalam lima tahapan besar,” jelasnya.
Yakni tahapan perencanaan awal, tahap rancangan Musrenbang, tahap rancangan akhir, dan penetapan. Usai Forum Konsultasi Publik ini nantinya ditindaklanjuti penajaman program dan kegiatan pada Renja perangkat daerah melalui Forum Lintas Perangkat Daerah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan konsultasi publik menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak langsung dan adil bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi Kaltim 2025 yang tetap positif di angka 4,53 persen, meski menghadapi tekanan global.
Kendati demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan lain yang perlu mendapat perhatian serius. Mulai angka kemiskinan yang mencapai 5,17 persen, tingkat pengangguran 5,18 persen, hingga stunting 22,2 persen.
Menurutnya, data ini menjadi dasar merumuskan kebijakan pembangunan ke depan dengan fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta perluasan lapangan kerja.
Melalui forum ini, diharapkan arah pembangunan Kaltim 2027 semakin matang, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Yan Andri
