REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Jurnalis internasional tetap dilarang memasuki Gaza, karena penjajah Israel terus membatasi pelaporan independen dari wilayah kantong yang hancur tersebut.
Sidang di hadapan Mahkamah Agung Israel di Yerusalem berlangsung pada Kamis, terkait petisi Asosiasi Pers Asing (FPA), yang telah lama menuntut izin bagi wartawan internasional untuk mengakses Gaza secara bebas.
Alih-alih memutuskan masalah itu, pengadilan memberi pemerintah tambahan waktu 30 hari untuk menyampaikan posisinya. Ini langkah yang dikecam para jurnalis sebagai penundaan lain yang bertujuan untuk menyembunyikan perang.
Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Kamis, FPA menyatakan "kekecewaan yang mendalam," menuduh otoritas Israel menggunakan "taktik penundaan untuk mencegah jurnalis memasuki Gaza."
"Selama dua tahun, pemerintah Israel telah berulang kali meminta penundaan, dengan tujuan yang jelas untuk mencegah jurnalis menjalankan tugas jurnalistik mereka dan menghalangi hak publik atas informasi," kata FPA, dilansir Days of Palestine. "Sikap pemerintah tetap tidak dapat diterima. Kami kembali menyerukan akses segera ke Gaza."
Petisi yang diajukan FPA, badan independen yang mewakili jurnalis asing yang bekerja di Israel, muncul di tengah kritik internasional yang terus berlanjut.
Terutama terhadap pembatasan media ketat Israel sejak dimulainya perang genosida di Gaza pada 8 Oktober 2023. Sejak itu, Israel telah melarang semua media independen memasuki Gaza.
Hanya segelintir jurnalis asing yang diizinkan masuk, dan selalu di bawah pengawalan militer Israel, dengan akses terbatas pada area yang telah disetujui sebelumnya.
Selain FPA, Forum Jurnalis Palestina (PJF) juga mengecam keputusan Mahkamah Agung Isarel sebagai “kelanjutan dari kebijakan pemblokiran media yang dilakukan oleh pendudukan sejak awal agresinya di Gaza.”
Forum tersebut menyatakan bahwa pencegahan liputan internasional merupakan “pelanggaran berat terhadap kebebasan jurnalisme dan hak dunia untuk mengetahui kebenaran.”
Ia mendesak masyarakat internasional dan lembaga media bebas untuk memberikan tekanan mendesak kepada Israel agar mengizinkan jurnalis memasuki Gaza.
Dengan alasan bahwa ketakutan pemerintah terhadap "kata-kata dan gambar yang jujur" mendorong pembatasan yang sedang berlangsung.
"Pendudukan takut terbongkar," kata PJF. "Mereka takut kebenaran terungkap."
Akses ke Gaza sepenuhnya dikontrol Israel, sehingga hanya jurnalis Palestina yang dapat melaporkan langsung dari lapangan secara independen.
Meskipun menghadapi bahaya ekstrem, mereka terus mendokumentasikan korban jiwa akibat perang, seringkali bekerja tanpa perlindungan, sumber daya, atau kehadiran internasional.
Menurut pengawas media, lebih dari 200 jurnalis Palestina telah terbunuh oleh serangan penjajah Israel sejak Oktober 2023. Ini menjadikannya konflik paling mematikan bagi jurnalis yang pernah tercatat.
Pembunuhan Ekstrajudisial pada Jenazah yang Ditahan Israel
Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan, Dr. Munir Al-Bursh, menegaskan sebanyak 30 jenazah Palestina diterima di Rumah Sakit Medis Nasser di Khan Younis, Gaza selatan. Jenazah itu telah ditahan selama dua tahun di kamar mayat Israel.
Kembalinya jenazah-jenazah ini telah memicu bukti adanya pembunuhan di luar hukum, katanya.
Dr. Al-Bursh menggambarkan kondisi jenazah yang mengerikan, melihat adanya luka parah seperti kepala dan dada hancur, tulang remuk, dan jaringan lunak robek.
Cedera ini menunjukkan individu tersebut mengalami tekanan yang sangat besar, terjebak di antara tanah dan mesin militer yang berat.
Kerusakan seperti itu, menurut Dr. Al-Bursh, mengindikasikan tindakan yang disengaja dan bukan cedera di medan perang.
“Ini bukan cedera akibat pertempuran,” kata Dr. Al-Bursh.
“Itu adalah eksekusi lapangan dan penghancuran tubuh manusia secara sengaja di bawah rel besi,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menyoroti sifat brutal konflik tersebut dan menimbulkan kekhawatiran signifikan atas perlakuan terhadap warga Palestina oleh pasukan Israel.
Kembalinya jenazah-jenazah itu telah menyalakan kembali seruan agar dunia internasional memberi perhatian dan penyelidikan terhadap pelaksanaan operasi militer Israel di Gaza.
Organisasi hak asasi manusia didesak untuk memeriksa insiden ini sebagai potensi pelanggaran hukum internasional.
Mila
