REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen terhadap memperluas akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat.
Pembangunan Sekolah Rakyat saat ini dimulai di Kota Samarinda dalam bentuk skema rintisan. Sekolah ini ditargetkan bisa menampung ribuan siswa, mulai jenjang SD-SMA.
Meski bangunan permanen belum rampung sepenuhnya, berbagai persiapan teknis seperti pendataan siswa, proses seleksi, dan tes kesehatan telah dilakukan secara bertahap.
Untuk Samarinda, ada tiga titik yang diusulkan sebagai sekolah rintisan. Yakni SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, dan BPVP Kaltim.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan sekolah rintisan diperkenankan berjalan jika telah mendapat persetujuan pembangunan fisik.
Ia mencontohkan, di Samarinda saat ini telah ditetapkan satu titik lokasi sebagai tahap awal. Sekolah rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok rentan dan miskin ekstrem.
Program ini menjadi langkah nyata Kaltim dalam menutup kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi di berbagai wilayah. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah mengangkat pendidikan sebagai alat intervensi sosial.
"Sekolah rintisan dapat dijalankan selama sudah mendapatkan persetujuan pembangunan fisiknya. Saat ini, salah satu titik yang sudah ditetapkan berada di Samarinda," ujar Andi, dikutip Selasa (15/7/2025).
Andi menjelaskan, Sekolah Rakyat ditargetkan menampung hingga 1.000 siswa, mencakup jenjang SD (kelas 1–6), SMP (18 kelas), dan SMA (9 kelas).
Rintisan ini hanya berlangsung sekali, tidak akan diulang di tahun-tahun berikutnya.
“Seluruh siswa yang kini masuk melalui skema rintisan nantinya dipindahkan ke sekolah permanen,” jelasnya. Karena masih bersifat rintisan, pembiayaan operasional sekolah saat ini bersumber dari kombinasi dana APBN dan APBD Provinsi Kaltim.
Untuk APBD Kaltim, alokasi anggaran yang dikucurkan bersifat pelengkap, seperti penambahan daya listrik dan pemenuhan fasilitas penunjang non-gedung.
“Termasuk pembangunan halaman sekolah,” imbuhnya.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat diintegrasikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Yakni, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. DTSEN ini sumber tunggal data sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap warga yang tercantum nomor induk kependudukannya dengan gabungan informasi terkait Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dan registrasi sosial ekonomi.
Tujuannya, agar layanan pendidikan benar-benar diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan lainnya.
Dengan begitu, pemerintah daerah memastikan bahwa peserta yang diterima adalah mereka yang masuk kategori miskin ekstrem dan membutuhkan dukungan berkelanjutan.
Tercantum dalam DTSEN ini jadi syarat wajib bagi peserta Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Di Kaltim, Dinsos Kaltim menegaskan hal itu jadi syarat mutlak perekerutan peserta.
“Harus masuk DTSEN. Itu prinsip dasarnya. Semua tetap harus terintegrasi,” imbuhnya.
Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar berpihak pada mereka yang selama ini terpinggirkan.
Dengan menyasar kelompok miskin ekstrem dan rentan sosial, program ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menutup kesenjangan akses pendidikan yang masih lebar di berbagai wilayah.
Yan Andri
