CENDANA NETWORK, SEKITARKALTIM.ID – Gugurnya tiga personel TNI dalam misi perdamaian di Lebanon memicu kecaman keras dari berbagai pihak.
Salah satunya, Pengamat hukum internasional dari Rajawali Cendekia Research Center, Muhammad Arbani. Ia menekankan tragedi ini harus menjadi perhatian serius komunitas global.
Ia menilai, keberadaan pasukan TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menempatkan mereka langsung di bawah tanggung jawab PBB.
“Insiden ini tindakan keji yang tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga mencederai prinsip dasar misi perdamaian internasional,” ujar Arbani dalam keterangannya, pada Kamis (2/4/2026).
Arbani menegaskan pentingnya investigasi khusus dari PBB untuk mengungkap jelas penyebab serta pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya para prajurit tersebut.
Menurutnya, transparansi proses penyelidikan menjadi kunci penting menjaga kredibilitas misi perdamaian dunia.
Arbani mendorong pemerintah Indonesia tidak hanya mengeluarkan kecaman diplomatik, tetapi juga mengambil langkah hukum internasional tegas.
Salah satunya mengupayakan agar tragedi ini dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC).
“Kasus ini berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang. Karena itu, penting bagi Indonesia mendorong proses hukum di tingkat internasional,” tegasnya.
Ia menilai proses hukum harus diupayakan agar memberi efek jera dan menjadi perhatian dunia.
Menurutnya, menyeret ke Mahkamah Internasional penting untuk memastikan perlindungan maksimal bagi personel Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian.
Tuntutan agar penjajah Zionis Isarel dibawa ke Mahkamah Internasional juga disampaikan MER-C Indonesia dan Tim Pengacara Muslim (TPM).
Keduanya mendesak agar pihak yang bertanggung jawab, termasuk Israel, dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang.
MER-C dan TPM menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.
Ketiganya gugur dalam rangkaian serangan pada 29-30 Maret 2026 di wilayah operasi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Ketua Presidium MER-C Indonesia, Hadiki Habib menegaskan, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
“Para prajurit TNI yang gugur tengah mengemban amanah mulia sebagai bagian dari misi internasional untuk menjaga perdamaian dunia,” ujar Hadiki dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (2/4/2026).
Ia menambahkan, “Gugurnya personel TNI menjadi bukti nyata situasi konflik di Lebanon semakin memburuk dan tidak lagi menghormati prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.”
MER-C dan TPM menilai serangan itu memenuhi unsur kejahatan perang yang diatur Statuta Roma ICC, yang melarang serangan terhadap personel dan fasilitas misi perdamaian PBB.
“Dengan demikian, tindakan militer Israel yang secara berulang menyasar personel UNIFIL tidak hanya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, tapi juga kejahatan yang dapat diadili di hadapan Mahkamah Pidana Internasional,” tegasnya.
Wakil Ketua Pembina TPM, Achmad Michdan menegaskan bahwa pihaknya dan MER-C Indonesia mengecam keras segala bentuk serangan terhadap personel penjaga perdamaian serta fasilitas misi internasional.
Ia menilai tindakan itu pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan norma-norma internasional yang seharusnya dijunjung tinggi semua pihak yang berkonflik.
Kedua lembaga ini menyerukan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik, khususnya pihak Israel sebagai pemicu eskalasi kekerasan di wilayah tersebut, untuk menghentikan serangan dan menghormati keberadaan tim internasional yang bertugas menjalankan misi kemanusiaan.
“MER-C dan TPM menuntut akuntabilitas penuh Israel, termasuk investigasi independen, penindakan pelaku di lapangan sebagai pelaku kejahatan perang, dan kompensasi kepada keluarga korban serta Pemerintah Indonesia,” tegas Michdan.
Ia menyerukan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri RI untuk mengambil langkah diplomatik tegas, membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan ICC, dan mengevaluasi protokol perlindungan personel TNI di zona konflik.
Kecaman Dunia untuk Zionis
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (30/3), menyampaikan duka cita atas insiden yang menewaskan personel penjaga perdamaian serta melukai sejumlah lainnya.
“Kami berduka atas hilangnya nyawa dan bersimpati kepada korban yang terluka,” ujarnya dikutip dari Xinhua.
Mao menegaskan setiap serangan yang secara sengaja ditujukan kepada personel penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional sekaligus mencederai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Tindakan semacam itu dinilainya sama sekali tidak dapat diterima oleh komunitas internasional.
“China mendesak pihak-pihak terkait untuk segera meredakan situasi dan mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan keselamatan personel pasukan penjaga perdamaian PBB di lapangan,” tegas Mao.
Kecaman keras juga datang dari Russia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyampaikan duka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan UNIFIL.
Ia menegaskan penargetan pasukan perdamaian tidak boleh menjadi praktik yang dianggap wajar.
“Seharusnya tidak menjadi hal yang normal ketika pasukan penjaga perdamaian menjadi target dari aktivitas militer apa pun,” kata Dubes Tolchenov, Selasa (31/3/2026).
Diplomat Rusia itu menyatakan gugurnya tiga prajurit Indonesia semacam konsekuensi dari aktivitas militer Israel yang tidak hanya berkonflik dengan Iran, tapi juga meluas kepada negara-negara tetangga seperti Lebanon.
Ia menjelaskan PBB bersama Indonesia sebagai negara anggota telah mengirimkan prajurit dan perwira ke Lebanon untuk menjalankan misi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Namun dalam perkembangannya, mereka justru menjadi sasaran dalam operasi militer tersebut.
Karena itu, Dubes Tolchenov menyerukan agar komunitas internasional mengambil langkah tegas untuk memastikan pelindungan dan keselamatan para penjaga perdamaian.
“Sekarang ini benar-benar bukan situasi yang baik ketika mereka menjadi sasaran serangan atau penembakan,” imbuhnya.
Pihaknya berharap hal ini tidak terus berlanjut, dan harus ada langkah yang diambil untuk memastikan perlindungan serta keselamatan mereka. “Terutama warga Indonesia yang bertugas dalam pasukan penjaga perdamaian PBB,” ucapnya.
Yan Andri
