REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pada Senin, sejumlah jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya berkonsultasi ihwal dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.
Komandan Satuan Siber TNI Brigjen JO Sembiring mengatakan, pihaknya datang ke Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait hasil temuan patroli siber yang dilakukan TNI.
Sebab, ditemukan fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi.
Menanggapi tudingan itu, CEO Malaka Project sekaligus pemengaruh Ferry Irwandi, membuat video klarifikasi lewat akun pribadinya.
“Dear jenderal. Saya tidak lari kemana-kemana, setelah nomor saya didoxxing pun saya gak pernah ganti nomor, jadi sampai sekarang kalau bilang pernah coba kontak, saya tidak pernah dikontak. Terima kasih,” ujar Ferry.
Ia mengaku tidak akan mundur atau takut terhadap ancaman pelaporan dugaan tindak pidana tersebut.
“Oh ya satu lagi, saya siap menghadapi semuanya, tenang saja, saya tidak pernah dididik jadi pengecut atau penakut. Saya sampaikan satu hal, ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara,” tegas Ferry.
Koalisi Masyarakat Sipil: TNI Jangan Awasi Sipil
Sejumlah pihak juga merespon tudingan tindak pidana yang dialamatkan pada Ferry. Salah satunya, Koalisi Masyarakat Sipil yang meminta kepolisian tidak memproses rencana laporan terhadap Ferry Irwandi oleh Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring.
Koalisi juga menyayangkan TNI terlibat dalam aktivitas pemantauan ruang siber.
“Kami meminta kepolisian untuk tidak memproses Ferry Irwandi dan aktivis lainnya atas laporan yang merupakan tindak lanjut hasil pemantauan Dansatsiber,” kata Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan resminya, Selasa (9/9/2025).
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, Raksha Initiatives, Centra Initiative, DeJuRe, Koalisi Perempuan Indonesia, HRWG, PBHI, Asosiasi LBH APIK, dan Setara Institute menilai kepolisian harus fokus menangani kasus kerusuhan terlebih dahulu.
Yakni dengan mendalami dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu yang terencana.
“Adanya informasi awal atau data-data yang mencuat di ranah daring dan luring seharusnya digunakan oleh penegak hukum untuk memulai penyelidikan,” ucap mereka, dilansir Republika.
Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber.
Menurut mereka, Satuan Siber TNI seharusnya berfokus untuk menjamin upaya-upaya sistematis dan terukur yang berkaitan dengan ancaman perang siber sebagai bagian dari pertahanan siber.
“Tidak seharusnya TNI bertindak jauh ke ranah sipil hingga memengaruhi proses penegakan hukum,” ucap mereka.
Diwartakan Republika, Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan kedatangan Dansatsiber Mabes TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring ke Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025) untuk mengonsultasikan rencana melaporkan Ferry Irwandi ke penegak hukum. Adapun Ferry Irwandi, kata Fian, hendak dilaporkan oleh Satsiber terkait dugaan pencemaran nama baik.
Kendati demikian, Fian mengatakan dalam konsultasi itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik.
"Nah, terus kita sampaikan, menurut putusan MK, institusi tak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik," ujar Fian.
Sejumlah jenderal TNI memang mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi hukum pada Senin. Mereka adalah Dansatsiber TNI Brigjen JO Sembiring, Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma'aruf.
“Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi," kata JO Sembiring.
Taufik Hidayat
