REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Kesbangpol Kaltim menggelar sosialisasi Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas. Agenda ini diikuti 150 peserta dari berbagai lembaga dan organisasi disabilitas.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman politik serta memastikan kelompok disabilitas memiliki ruang partisipasi yang setara dalam proses demokrasi.
Sekretaris Kesbangpol Kaltim, A. Firdaus, menekankan penyandang disabilitas bukan kelompok yang patut dikasihani.
Melainkan warga negara yang setara dengan yang lain, namun memiliki hak politik, hak sosial, serta hak untuk menentukan arah pembangunan daerah.
“Teman-teman penyandang disabilitas bukan objek pembangunan. Mereka subjek demokrasi yang punya hak melakukan pengawasan dan menjadi agen perubahan,” ujar Firdaus, melalui keterangannya, dinukil Jumat.
Ia juga menegaskan prinsip kesetaraan harus diwujudkan dalam praktik politik, termasuk menghadirkan juru bahasa isyarat di setiap kegiatan resmi agar akses informasi tetap terbuka bagi semua.
Meski begitu, Firdaus mengakui masih ada sejumlah tantangan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya terkait capaian HAM dan aksesibilitas layanan publik.
Karena itu, ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memperluas wawasan politik peserta sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam kehidupan berdemokrasi.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi Fakultas Hukum serta Ketua DPD Penyandang Disabilitas Kaltim.
Mereka memberikan pemahaman mendalam terkait hak, kewajiban, dan peluang peran disabilitas dalam demokrasi.
Yan Andri
