CENDANA NETWORK, SEKITARKALTIM.ID – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum produktif.
Kepala Negara bahkan menyinggung soal pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp8 miliar.
Presiden mengingatkan, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, namun anggaran daerah justru digunakan untuk hal yang tidak prioritas.
Presiden Prabowo Subianto menilai banyak pejabat yang tidak efisien. Hal itu diungkap dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediaman Prabowo, Hambalang, yang tayang pada Kamis (19/3/2026).
Menurut Presiden banyak biaya yang seharusnya dilaksanakan kabupaten dan provinsi tetapi tidak dilaksanakan.
“Contoh, jembatan. Jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan,” tegasnya.
Presiden kemudian legowo untuk turun tangan.
“Maaf, ada dana desa. Kemana dananya bupati? Kemana gubernur? Tapi okelah, saya ambil alih tanggung jawab. Kita ini harus terbuka, kita harus fair,” imbuh Kepaal Negara.
Presiden mengungkap banyak pejabat, terlalu banyak yang tidak efisien. Prabowo bahkan menyinggung kontroversi pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, yang dinilainya sangat fantastis.
Pengadaan mobil dinas gubernur Kaltim sempat viral dan menjadi isu nasional. Akhirnya pengadaan terkait dibatalkan.
“Anda lihat sendiri, kita buka. Ada kabupaten, eh, apa kabupaten ya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8M,” ujar Presiden Prabowo.
Kepala Negara kemudian membandingkan harga mobil dinas yang digunakannya yang harganya jauh lebih murah dibanding mobil dinas gubernur Kaltim.
“Saya presiden, DPR, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya Rp 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Abis itu, kunjungan kerja, kunjungan kerja,” tegas Prabowo.
Presiden lantas meminta kesadaran dan tanggung jawab para pejabat, termasuk kepala daerah di seluruh Indonesia.
Ia menekankan pentingnya tanggung jawab kepala daerah mengelola anggaran publik, terutama agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu. Itu yang kita minta,” tegasnya.
Kontroversi Mobil Dinas Gubernur Kaltim
Sebelumnya, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim pada APBD Perubahan 2025 menuai sorotan.
Pemprov Kaltim mengadakan satu unit mobil roda empat untuk keperluan operasional pimpinan senilai Rp 8.499.936.000 melalui dana APBD Perubahan 2025.
Setelah sorotan publik kian deras, pengadaan mobil dinas gubernur oleh Pemerintah Provinsi Kaltim senilai Rp 8,5 miliar dibatalkan. Hal itu disampaikan melalui pesan suara Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang diunggah di instagram pribadinya @h.rudymasud dan instagram Pemerintah Provinsi Kaltim @pemprov_kaltim.
“Assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, kami ingin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas Gubernur yang sebelumnya direncanakan,” ucap Rudy, dinukil pada Senin (2/3/2026).
Pemprov Kaltim memutuskan mengembalikan mobil dinas Gubernur Rudy Mas’ud senilai Rp 8,49 miliar. Dana pembelian mobil itu harus dikembalikan ke kas daerah dalam waktu 14 hari.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal mengatakan pihaknya telah bersurat dengan penyedia mobil. Proses serah terima kembali kendaraan akan segera dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Empat belas hari setelah menerima kembali mobil, penyedia berkewajiban menyetorkan kembali dana yang telah diterima sesuai harga mobil ke kas daerah,” kata Faisal dalam keterangan pers, pada Senin (2/3/2026).
Taufik Hidayat
