SEKITARKALTIM, REPUBLIKA – Salah satu upaya mengimplementasikan perencanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kaltim, memperkuat pemetaan data desa presisi, DDP.
Pemetaan data itu sebagai acuan mendapat data valid, aktual dan akurat yang sangat dibutuhkan untuk pondasi perencanaan pembangunan. Demikian diutarakan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat membuka acara Monitoring, Evaluasi dan Pra Laporan Data Desa dan Kelurahan Presisi.
Agenda itu dihelat di The Royal Suite Hotel Balikpapan pada Senin (29/01/2024).
Akmal menekankan urgensi akurasi dan terperinci sebagai dasar pembangunan. Dengan memiliki data yang presisi, menurutnya, dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Kami yakin kolaborasi dengan pelbagai pihak, termasuk IPB, akan membantu kami dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltim," ujar Akmal Malik.
Ia menjelaskan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi telah menggandeng pelbagai lembaga dan institusi. Termasuk Institut Pertanian Bogor, untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pra-laporan data Desa dan Kelurahan Presisi.
Menurutnya data desa presisi menjadi pondasi yang harus kuat, relevan dan terbaru karena dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Data yang akurat ihwal kondisi desa atau kelurahan mnejadi dasar yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Selanjutnya, sambung Akmal, dengan memiliki data yang presisi, pemerintah dan lembaga dapat menghelat program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Begitupula untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan. Data presisi memungkinkan pemangku kepentingan mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang kebijakan,” terang Akmal.
Nantinya, data desa presisi bisa memberi informasi yang kritis dan terukur untuk mendukung upaya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis bukti di tingkat desa atau kelurahan.
Agenda Monitoring dan Evaluasi Pra Laporan Data Desa Presisi, itu turut dihadiri sejumlah pihak. Di antaranya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan 1 Timur M Syirajuddin, Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Bupati PPU Makmur Marbun, delegasi Perangkat Daerah di Kaltim, serta Lurah dan Camat di Kabupaten PPU.
Yanandri
