REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Qatar pada hari Kamis mengecam persetujuan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich terhadap proyek pemukiman kolonial E1 yang sangat kontroversial yang “mengubur gagasan negara Palestina”.
Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan bahwa "Negara Qatar mengecam keras persetujuan Menteri Keuangan Israel atas rencana pembangunan permukiman yang akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat yang diduduki, dan menganggapnya sebagai pelanggaran nyata terhadap legitimasi internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2334."
Kementerian tersebut, menegaskan kembali penolakan tegas Qatar terhadap kebijakan pendudukan Israel yang bertujuan memperluas permukiman dan menggusur paksa rakyat Palestina—tindakan yang bertujuan untuk mencegah berdirinya negara Palestina.
Hal ini menggarisbawahi “kebutuhan mendesak komunitas internasional untuk bersatu dalam mendesak Israel untuk menghentikan rencana perluasan permukimannya dan mematuhi resolusi internasional.”
Pernyataan itu, dilaporkan Kantor berita WAFA pad Kamis, yang menegaskan kembali, “Posisi Qatar yang teguh dan tak tergoyahkan dalam mendukung perjuangan Palestina dan keteguhan rakyat Palestina, berdasar legitimasi internasional dan solusi dua negara, dengan cara yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”
Pemukim Israel Bangun Pos Ilegal
Pemukim Israel pada hari Kamis membangun kembali pos terdepan ilegal di sebidang tanah di kota Atara, utara kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, menurut sumber-sumber lokal.
Mereka mengatakan bahwa para penjajah mendirikan tenda di lokasi Jabal Khirbat Tarfirn dekat pintu masuk kota setelah dirobohkan oleh pasukan pendudukan.
Puluhan pemukim meratakan tanah dan mengangkut rumah mobil ke lokasi itu, di bawah perlindungan ketat dari pasukan pendudukan Israel.
Mereka terus menggusur penduduk asli dan menyita tanah mereka untuk proyek-proyek kolonial pemukim baru. Meliputi area seluas 2.00 dunam, Jabal Khirbat Tarfim adalah situs arkeologi yang sering dikunjungi penjajah ilegal sebagai bagian dari kebijakan pemukiman kolonial yang bertujuan menggusur penduduk Palestina.
Kekerasan yang dilakukan penjajah terhadap warga Palestina dan harta benda mereka merupakan hal rutin di Tepi Barat dan jarang dituntut oleh penguasa Israel.
Kekerasan penjajah Israel termasuk pembakaran properti dan masjid, pelemparan batu, pencabutan tanaman dan pohon zaitun, serta serangan terhadap rumah-rumah yang rentan, antara lain.
Sekitar 1 juta kolonis Israel tinggal di koloni di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang melanggar hukum internasional.
Pasukan pendudukan Israel juga menyita beberapa kendaraan dari kota Turmusayya, timur laut kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, menurut sumber setempat.
Mereka mengatakan pasukan pendudukan menerobos masuk ke kota dan mengambil alih sedikitnya tiga kendaraan.
Dilaporkan WAFA, Tentara yang membawa senjata memecahkan jendela kendaraan berlisensi Palestina yang diparkir di pinggir jalan di desa Ajjul, barat laut Ramallah.
Pasukan pendudukan Israel kerap kali menyerbu rumah-rumah warga Palestina hampir setiap hari di Tepi Barat dengan dalih mencari warga Palestina yang "dicari", sehingga memicu bentrokan dengan warga.
Penggerebekan ini, yang juga terjadi di wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina, dilakukan tanpa memerlukan surat perintah penggeledahan, kapan pun dan di mana pun militer memilih sesuai dengan kewenangannya yang sewenang-wenang.
Berdasarkan hukum militer Israel, komandan militer memiliki wewenang penuh atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif atas 3 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat. Warga Palestina tidak memiliki suara dalam bagaimana wewenang ini dijalankan.
Gaza Alami Cuaca Ekstrem
Tingginya suhu musim panas dan tingkat kekurangan air memperburuk kondisi di Gaza yang dilanda perang dan meningkatkan penderitaan dehidrasi di antara penduduk wilayah tersebut, kata badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) pada Kamis.
Cuaca di Gaza berkisar antara 30-40 derajat Celcius, dan bahkan lebih panas lagi di dalam tenda-tenda darurat yang dilapisi lembaran plastik yang memerangkap panas dan menghalangi aliran udara.
Kondisi pahit ini mendorong banyak keluarga pengungsi meninggalkan tempat penampungan mereka di jam-jam terpanas, meskipun di luar sana terdapat bahaya.
Setelah lebih dari 22 bulan serangan udara tanpa henti dan pengungsian massal, masyarakat di Gaza masih terjebak antara cuaca yang terik dan kehancuran akibat perang.
Pemadaman listrik yang terus-menerus, kekurangan air bersih, dan infrastruktur yang runtuh semakin meningkatkan risiko dehidrasi dan penyakit terkait panas lainnya di seluruh wilayah tersebut.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, melaporkan bahwa lebih dari 40.000 anak telah terbunuh atau terluka akibat pemboman dan serangan udara Israel di Gaza.
Selain itu, sedikitnya 17.000 anak kini tidak memiliki akses ke pengasuh atau terpisah dari keluarga mereka, sehingga mereka berada dalam situasi yang tidak menentu.
UNRWA juga menyoroti bahwa satu juta anak menderita trauma psikologis yang parah, menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah dan menjalani kehidupan sehari-hari.
Ia lebih lanjut memperingatkan gelombang panas yang sedang berlangsung, dengan suhu melebihi 40°C, memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah mengerikan.
Selain itu, persediaan air yang terbatas meningkatkan risiko dehidrasi, sementara listrik dan bahan bakar yang langka membuat mustahil untuk meringankan dampak panas ekstrem.
“Panas yang ekstrem memperburuk situasi yang sudah tragis ini,” kata UNRWA dalam sebuah pernyataan di akun media sosial resminya.
UNRWA menekankan gencatan senjata yang mendesak untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Saat ini lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza menghadapi kehausan hebat karena akses ke sumber air dasar telah sangat terganggu.
Rekor suhu yang tinggi memperparah kekurangan air minum dan air untuk penggunaan sehari-hari, sehingga semakin membebani sumber daya yang sudah terbatas.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa sekitar 2,2 juta warga Palestina di Gaza sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, karena layanan perawatan kesehatan, air, dan sanitasi runtuh dan kekurangan gizi menyebar, terutama di kalangan anak-anak.
Krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk seiring berlanjutnya genosida Israel, sementara pengungsian paksa, keterbatasan sumber daya, dan suhu panas ekstrem menciptakan salah satu keadaan darurat paling parah di wilayah tersebut.
Syuhada di Gaza Lampau 61.776 Jiwa
Akibat genosida zionis Israel yang tak henti, puluhan ribu warga Palestina telah menjadi syuhada.
Sumber medis pada Kamis mengonfirmasi jumlah korban tewas di Jalur Gaza meningkat menjadi 61.776, mayoritas di antaranya anak-anak dan perempuan, sejak dimulainya agresi Israel pada 7 Oktober 2023.
Sumber sama melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 154.906 sejak dimulainya agresi, sementara sejumlah korban masih berada di bawah reruntuhan, dan tidak dapat dijangkau oleh ambulans dan tim pertahanan sipil.
Mereka mencatat 54 orang tewas termasuk empat orang yang berhasil diselamatkan, dan 831 orang luka-luka tiba dan dibawa ke Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir.
Jumlah korban tewas dan luka-luka sejak 18 Maret, ketika pendudukan melanggar perjanjian gencatan senjata, telah mencapai 10.251 orang dan 42.865 orang luka-luka.
Selain itu, umlah pencari bantuan yang tewas dan dibawa ke rumah sakit selama 24 jam terakhir mencapai 22 orang, dan yang terluka sebanyak 269 orang. Dengan demikian, total pencari bantuan yang tewas di rumah sakit menjadi 1.881 orang, dan jumlah total yang terluka menjadi 13.863 orang.
Dalam 24 jam terakhir, rumah sakit di Jalur Gaza mencatat empat kematian akibat kelaparan dan kekurangan gizi, sehingga jumlah totalnya menjadi 239, termasuk 106 anak-anak.
Mila
