KALTIMTARA, REPUBLIKA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengeklaim kinerja realisasi anggaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memasuki medio November 2023 mengalami kemajuan.
“Kalau beberapa bulan lalu ada 23 OPD, sekarang tinggal 12 OPD,” ujar Akmal Malik saat memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD Kaltim 2023, seperti dinukil dari laman Pemprov, Selasa (21/11/2023).
Akmal mengatakan, dari 12 OPD yang masih belum mencapai target serapan anggaran atau berkategori merah, jumlahnya dipastikan akan berkurang. Terkecuali Sejumlah OPD yang masih besar anggarannya belum terealisasi atau prognosanya berada di kisaran 63 persen hingga akhir tahun.
“Kondisi ini akan menjadi perhatian serius kita,” ujarnya.
Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengingatkan jajaran Pemprov Kaltim untuk melakukan langkah antisipasi, semisal dari perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
Menurut Akmal, tiga komponen itu menimbulkan permasalahan selama ini. Sehingga menghambat laju realisasi kegiatan dan program, dan berdampak lambatnya serapan anggaran.
“Masing-masing unik, sangat kasuistk. Kita sudah melakukan evaluasi dan jumlahnya terus berkurang,” papar Akmal.
Akmal meyakini upaya-upaya dan evaluasi intensif yang dilakukan mampu mengurangi bahkan menekan permasalahan yang dihadapi OPD, terkait merealisasikan anggaran mereka.
Ia memperkirakan posisi realisasi serapan anggaran di akhir tahun sebesar 93 persen.
“Jadi angkanya naik dari tahun sebelumnya,” yakin Akmal.
Untuk itu, dibantu Sekda Sri Wahyuni dan tim pembina OPD, ia berjanji akan terus mendorong seluruh instansi agar konsisten mengajukan anggaran per triwulan agar tidak terjadi devisiasi.
Ia juga menyampaikan, ke depan akan diberlakukan punishment bagi OPD yang lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penganggaran instansinya. Yang itu bisa berdampak rendahnya realisasi anggaran.
Sebaliknya dari punishment, bagi OPD yang sukses merealisasikan anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan, maka akan diberikan reward.
“Punishment dapat berupa pengurangan anggaran atau anggaran mereka dialihkan ke instansi lain,” tegasnya. Meski begitu, ia meyakini evaluasi yang lebih intens akan mampu mendorong OPD berkinerja lebih baik, terutama dalam merealisasikan anggarannya.
Sesuai hasil evaluasi realisasi anggaran untuk progress fisik dan keuangan hingga 15 November 2023, tercatat 5 OPD mencapai 75 hingga 89,99 persen (hijau), 28 OPD mencapai 60 – 74,99 persen (kuning), dan 12 OPD di bawah 59 persen (merah).
Editor: Eko
