KALTIMTARA, REPUBLIKA – Kasus kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah di Kaltim, menjadi perhatian serius bagi Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Ia berjanji akan memperkuat pengawasan jalur distribusi BBM ke setiap SPBU. Demikian ia sampaikan usai koordinasi dengan BPH Migas, Senin (4/12/2023). Dari hasil koordinasi itu, diketahui bahwa kuota BBM di Kaltim lebih dari cukup.
“Bahkan sampai saat ini, kuota baru terpakai 75 persen. Artinya ini bukan masalah di kuota, tapi persoalan pada distribusi,” ujar Akmal, melalui keterangan resminya. Ia menjelaskan adanya distribusi yang timpang karena masyarakat lebih memilih kebutuhan jenis BBM yang subsidi, adapun yang non subsidi habis.
“Kenapa bisa terjadi? Karena ada disparitas harga sangat tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena lemahnya sistem pengawasan,” tegas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Akmal menilai berangkat dari pengalaman, maka Pemerintah Provinsi Kaltim bersama-sama BPH Migas dan Komite sepakat membuat tim bersama.
“Kita akan memperkuat pengawasan, saya juga menawarkan akan melibatkan KPK untuk supporting. Sehingga nanti sistem pengawasan kita akan lebih efektif di lapangan,” jelasnya. Selain melibatkan KPK, tim pengawas juga akan melibatkan Kemendagri.
Ia kembali menekankan jika kelangkaan BBM yang menyebabkan seringnya antrean panjang di SPBU di sejumlah daerah di Kaltim, bukan karena persoalan kouta BBM.
“Tapi soal pengawasan terhadap distribusi yang tidak tepat sasaran. Inilah persoalannya,” ungkapnya.
Akmal juga berkomitmen akan merealisasikan pembentukan tim gabungan dari KPK, Kemendagri, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Tim ini akan mengawasi distribusi agar tidak salah sasaran.
“Ini yang nanti kita lakukan,” papar Akmal.
Editor: Rudi Agung
