SEKITARKALTIM.ID – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan sekitar 17.000 paket logistik untuk penanganan bencana sepanjang tahun ini.
Jumlah tersebut relatif sama dengan alokasi tahun-tahun sebelumnya dan ditetapkan berdasarkan rata-rata kejadian bencana yang terjadi di Kaltim.
Ketersediaan logistik tersebut bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib disediakan pemerintah kepada masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak, menyampaikan hingga saat ini Pemprov Kaltim masih mendapatkan dukungan penuh dalam pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan.
Menurutnya pemenuhan logistik ini masih terus didukung, karena bagian dari SPM yang harus disediakan kepada masyarakat.
“Gubernur juga sangat mendukung pemenuhan kebutuhan ini, sehingga seluruh paket logistik sudah dapat kami siapkan,” papar Andi, dinuki dari laman Pemprov, Sabtu (20/12/2025).
Selain itu, Pemprov Kaltim juga tetap menjaga ketersediaan buffer stock logistik di tingkat provinsi.
Langkah ini sebagai antisipasi apabila terjadi bencana hidrometeorologi di kabupaten dan kota lainnya.
Pihaknya berharap kejadian bencana besar seperti yang pernah terjadi di Mahakam Ulu dan Kutai Barat di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali.
Sebab, penanganan bencana di wilayah tersebut membutuhkan upaya yang cukup berat dan ketersediaan logistik yang besar, sementara stok yang ada kala itu sempat mengalami keterbatasan.
Meski demikian, apabila terjadi kekurangan logistik akibat bencana berskala besar, Pemprov Kaltim masih dapat mengajukan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat.
“Jika stok provinsi tidak mencukupi, kami akan meminta bantuan kepada Kementerian Sosial untuk pemenuhan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, alokasi pembiayaan untuk pemenuhan SPM kebencanaan secara keseluruhan berada pada kisaran Rp6–7 miliar per tahun. Besaran anggaran relatif sama dibanding dengan tahun sebelumnya.
Ia bersyukur pemenuhan SPM masih tetap terjaga. Adapun untuk tahun depan juga direncanakan tetap pada jumlah yang dibutuhkan.
“Meskipun anggaran mengalami koreksi cukup dalam, kami tetap mengoptimalkan pembiayaan SPM agar dapat dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan,” katanya.
Yan Andri
